AHY: Kita Patut Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, jabatan publik merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu dan siklus kepemimpinan.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menyampaikan pidato politik dalam rangka peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," ujar AHY.

Dalam pidatonya, AHY menekankan pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat. Ia meminta masyarakat serta para kader politik untuk belajar dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut AHY, salah satu pencapaian penting pada era SBY adalah keberhasilan menjaga proses transisi dan pergantian kekuasaan yang berjalan secara damai, rukun, serta demokratis setelah menyelesaikan dua periode kepemimpinan.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," kata AHY.

AHY mengingatkan bahwa demi menjaga kualitas demokrasi, proses Pemilu harus diselenggarakan secara jujur, adil, bebas, dan terbuka bagi seluruh peserta.

Ia mengimbau agar seluruh elemen aparatur negara dapat bersikap profesional dan menjaga netralitas penuh demi menjamin hak rakyat dalam memilih.

Peran Aparatur: TNI, Polri, lembaga intelijen, penegak hukum, hingga ASN diimbau tetap netral dan profesional selama siklus Pemilu berlangsung.

Prinsip Hasil Pemilu: Pihak yang menang harus memenangkan kepercayaan rakyat secara sah, sementara pihak yang belum berhasil harus legawa menghormati kehendak rakyat.

Meski siklus jabatan dan kekuasaan terus berganti, AHY mengingatkan para kader Partai Demokrat—baik yang berada di jajaran pemerintahan maupun legislatif—bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak pernah berhenti.

Ia meminta kader di pemerintahan untuk fokus mengalokasikan kebijakan dan anggaran yang pro-rakyat, serta terus jujur mendengarkan aspirasi masyarakat.