Literasi vs Inklusi Berjarak 24 Persen, LPS Peringatkan Jebakan Finansial Mengintai Anak Muda
JAKARTA — Kemudahan akses terhadap produk keuangan digital seperti fintech, dompet digital, hingga paylater ternyata menyimpan risiko besar bagi generasi muda jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai.
Artinya, ada gap atau kesenjangan sebesar 24 poin antara akses produk keuangan dan pemahaman masyarakat anak muda saat ini sangat rentan terseret jebakan utang akibat kombinasi aktivitas keuangan ilegal dan gaya hidup konsumtif.
Pesan tersebut disampaikannya saat membuka acara Lampung Financial Festival 2026 di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Akses Tumbuh Lebih Cepat Dibandingkan Pemahaman
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Agustus 2026, Indeks Inklusi Keuangan masyarakat Indonesia telah menembus 93,61%, sedangkan Indeks Literasi Keuangan berada di angka 69,57%.
Artinya, ada gap atau kesenjangan sebesar 24 poin antara akses produk keuangan dan pemahaman masyarakat.
Indeks Inklusi Keuangan (Akses) : 93,61% ████████████████████
Kesenjanganrasi Keuangan (Paham) : 69,57% ███████████████░░░░░
Kesenjangan (Gap) : 24,04%
"Ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Gap literasi dan inklusi nasional masih sebesar 24 poin. Artinya, akses tumbuh lebih cepat daripada pemahaman," ujar Farid.
FOMO, YOLO, dan Algoritma Digital Jadi Pemicu Utama
Selain ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online—yang mencatatkan 28.875 pengaduan masyarakat sepanjang Januari–Juli 2026—gaya hidup modern menjadi tantangan terbesar Gen Z dan milenial.
Fenomena seperti Fear of Missing Out (FOMO), You Only Live Once (YOLO), belanja impulsif, hingga penggunaan fitur paylater terus terstimulasi oleh algoritma gawai dan kecerdasan buatan (AI).
"Jangan biarkan teknologi mengendalikan keputusan keuangan kita. Kita yang harus tetap memegang kendali," tegas Farid. Ia mengimbau anak muda untuk membiasakan diri membedakan kebutuhan dan keinginan serta disiplin menabung.
Ancaman Kejahatan Siber di Era Transaksi Digital
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa meski transaksi digital seperti QRIS tumbuh pesat (mencapai 15 miliar transaksi hingga Juli 2026), masyarakat harus tetap mewaspadai risiko kejahatan siber.
Ia menyebut Indonesia berada di peringkat kedua negara paling rentan terhadap penipuan (scam) di dunia, dengan estimasi nilai kerugian mencapai ribuan triliun rupiah.
Bentuk Risiko Digital Utama:
- Serangan Malware: Tercatat sekitar 560.000 serangan malware terjadi setiap harinya.
- Rekayasa Sosial (Social Engineering): Manipulasi psikologis korban tanpa perlu memtas sistem keamanan.
BI mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi kontak dari lembaga resmi dan tidak pernah mengagikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak mana pun.

Posting Komentar