Ket Foto: Yunus Takandewa, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi NTT. Proletar.id, Kupang - Beberapa hari ini terjadi kelangkaan BBM jenis pertalite di seluruh kabupaten/Kota di NTT. Kelangkaan tersebut memicu antrian yang panjang di semua SPBU.
Hal ini mendapat respon keras dari anggota DPRD NTT, Yunus Takandewa. Yunus yang merupakan ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD ini mendesak pemerintah provinsi NTT dan Pertamina untuk mengambil langka kongkret guna mengatasi kelangkaan BBM.
" Kelangkaan Pertalite ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, ini punya pengaruh pada masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan bermotor".kata Yunus
Ia menilai Kelangkaan BBM pertalite sangat menggangu urat nadi perekonomian semua pihak. Untuk itu respon kongkret pemerintah provinsi dan Pertamina sangat dibutuhkan agar roda perekonomian daerah tidak terganggu.
Persoalan tersebut, kata Yunus, perlu ditempatkan sebagai agenda pelayanan publik yang membutuhkan kepastian bukan sekadar direspons dengan penjelasan teknis mengenai distribusi BBM.
Bagi Yunus Takandewa, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat kecil terus menanggung dampaknya. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, kelompok yang paling rentan merasakan akibatnya adalah pengemudi ojek, pedagang kecil, pekerja lapangan, serta warga yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan bermotor.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pertamina untuk menjelaskan secara terbuka kondisi stok Pertalite, alokasi BBM untuk wilayah NTT, hingga mekanisme penyalurannya ke setiap SPBU. Transparansi tersebut kata Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini , menjadi penting agar masyarakat tidak terus dihadapkan pada ketidakpastian dan terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Di sisi lain kata dia, Pemerintah Provinsi NTT juga perlu memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar. Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan secara serius agar pasokan yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Yunus menilai, persoalan Pertalite tidak boleh berhenti pada polemik antrean tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi energi di NTT.
" Kepastian pasokan dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui penyebab kelangkaan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, serta kapan kondisi distribusi dapat kembali normal," katanya.
Jika tidak segera ditangani kata Yunus, kelangkaan Pertalite berpotensi memperbesar beban ekonomi warga. Waktu produktif yang hilang akibat antrean panjang dapat memengaruhi pendapatan harian, sementara biaya dan kebutuhan operasional masyarakat tetap berjalan.
Karena itu, Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pertamina perlu menghadirkan solusi terukur, mulai dari memastikan ketersediaan stok, memperbaiki distribusi antarlokasi, hingga menyampaikan informasi resmi secara berkala kepada publik.
" Bagi masyarakat NTT, Pertalite bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan hidup sehari-hari,' ujarnya.
Posting Komentar