APPA NTT Desak Bupati Kupang Dinonaktifkan, Asti Laka Lena: Jabatan Tak Boleh Jadi Tameng Hukum
![]() |
| Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena (Foto_NTTPride.com) |
Proletar.id, Kupang - Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM.
Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah merupakan persoalan serius yang tidak boleh diselesaikan melalui kompromi maupun intervensi kekuasaan.
Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan di Kupang, Selasa (17/11/2026), APPA NTT menyatakan berdiri bersama korban dan keluarganya serta mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan justru memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan,” tegas Asti.
Ia menilai dugaan peristiwa tersebut menjadi luka mendalam bagi perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Terlebih, peristiwa yang dilaporkan itu diduga terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang, sebuah fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.
APPA NTT juga menolak segala bentuk upaya penyelesaian di luar jalur hukum yang berpotensi merugikan korban.
“APPA NTT berdiri penuh di belakang korban dan keluarganya. Tidak boleh ada ruang kompromi, mediasi damai di luar hukum, ataupun intervensi kekuasaan yang menghalangi proses keadilan,” tegasnya.
Atas kasus tersebut, APPA NTT mendesak Polda NTT memproses laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT secara profesional dan transparan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
APPA NTT juga meminta penyidik segera mengamankan rekaman CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang pada 11 November 2026 serta memeriksa petugas Satpol PP dan ajudan yang bertugas pada malam kejadian.
Selain itu, APPA NTT mendesak pengusutan terhadap pihak perantara berinisial EK yang diduga membawa korban melalui iming-iming pekerjaan.
APPA NTT juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT menonaktifkan sementara Bupati Kupang Yosef Lede selama proses hukum berlangsung guna mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan intervensi terhadap penyidikan.
Selanjutnya, APPA NTT mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama UPTD PPA Provinsi NTT memberikan perlindungan serta pendampingan hukum, medis, dan psikologis kepada korban dan saksi.
Asti menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. APPA NTT meminta seluruh pihak menghormati proses hukum sekaligus menjaga identitas dan martabat korban.
“Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng kekebalan hukum,” demikian penegasan APPA NTT dalam pernyataan sikapnya.***


Posting Komentar