Dugaan Pemerkosaan Seret Nama Bupati Kupang, KOHATI Tantang Negara Buktikan Perlindungan Perempuan
![]() |
| Natasya S. N Kerim, Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Kupang. (Dok_pribadi) |
Kupang, Proletar.id - KOHATI HMI Cabang Kupang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang menyeret nama Bupati Kupang.
Organisasi perempuan HMI itu juga menantang negara membuktikan keberpihakannya terhadap perlindungan perempuan. Mereka meminta proses hukum berjalan independen, tanpa intervensi jabatan maupun pengaruh politik.
Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Kupang, Natasya S. N. Kerim, mengatakan kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan, korban diduga mendapat iming-iming pekerjaan sebelum peristiwa yang dilaporkan terjadi di rumah jabatan terlapor.
Menurut Natasya, persoalan ini juga memperlihatkan kerentanan perempuan dalam relasi kuasa dan ketimpangan ekonomi.
"Kami mempertanyakan bagaimana mungkin harapan seorang perempuan muda untuk memperoleh pekerjaan justru dikaitkan dengan dugaan peristiwa yang mengancam martabat dan keselamatannya," ujarnya kepada media ini, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, peristiwa itu merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan pengkhianatan terhadap amanah publik.
KOHATI mendesak Polda NTT, khususnya Direktorat Reserse PPA dan PPO, menangani perkara secara profesional, transparan, dan objektif.
Laporan yang telah diterima, pendampingan korban, serta proses visum sebagaimana diberitakan harus ditindaklanjuti secara serius.
"Jangan sampai masyarakat kembali menyaksikan hukum yang begitu tegas terhadap rakyat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan," kata Natasya.
Ia juga meminta Kejaksaan Tinggi NTT memastikan proses penuntutan berjalan profesional apabila perkara dilimpahkan sesuai ketentuan hukum.
"Kepada Polda NTT, kami ingin menegaskan: jangan ukur keberanian penegakan hukum dari seberapa cepat sebuah laporan diterima, tetapi dari seberapa independen dan adil perkara tersebut ditangani," ujarnya.
KOHATI turut meminta Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan tidak ada fasilitas, kewenangan, maupun pengaruh jabatan yang digunakan untuk mengintervensi proses hukum.
DPRD Kabupaten Kupang juga didesak menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri diminta melakukan pembinaan dan evaluasi sesuai kewenangannya apabila ditemukan dasar yang cukup.
Menurut Natasya, jabatan publik merupakan amanah rakyat. Karena itu, persoalan yang menyeret nama pejabat publik harus mendapat perhatian kelembagaan.
Selain penegakan hukum, KOHATI menuntut perlindungan menyeluruh bagi korban.
Mereka meminta DP3AP2KB Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memastikan kerahasiaan identitas, keamanan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis korban.
KOHATI juga meminta Komnas Perempuan memantau pemenuhan hak korban. Komnas HAM didorong mencermati aspek perlindungan hak atas rasa aman. Ombudsman RI Perwakilan NTT juga diminta mengawasi apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penanganan perkara.
Natasya mengingatkan agar korban tidak menghadapi tekanan sosial, stigma, maupun intimidasi.
"Hubungan keluarga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam korban, memaksakan perdamaian, atau menghalangi proses pencarian keadilan," tegasnya.
KOHATI juga mengajak organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil mengawal kasus tersebut.
Mereka meminta masyarakat menghentikan budaya menyalahkan korban dan tidak menyebarkan identitasnya.
Natasya mengatakan KOHATI HMI Cabang Kupang akan mengawal persoalan ini melalui pernyataan sikap, audiensi kelembagaan, konsolidasi gerakan, dan pengawasan publik.
Ia menegaskan, sikap tersebut bukan upaya mendahului proses hukum atau menjatuhkan vonis kepada pihak tertentu.
Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan kritik dan pengawasan masyarakat.
"Kepada seluruh institusi yang memiliki kewenangan, tunjukkan keberpihakan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan," katanya.
Ia juga meminta pihak terlapor menghormati proses hukum dan tidak menggunakan jabatan maupun pengaruh untuk memengaruhi siapa pun.
"Kami menuntut negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan. Jangan uji keberanian korban untuk bersuara, tetapi buktikan keberanian negara untuk menegakkan hukum," tutup Natasya.***


Posting Komentar