Dosen UMKoe: Pengunduran Diri Gibran Soal Legitimasi, Tak Sekadar Pergantian Wapres
![]() |
| Amir Kiwang (Dosen FISIP UMKoe) menyoroti legitimasi politik di balik pengunduran diri Gibran. (Dok_ist) |
Kupang, Proletar.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar pergantian pejabat. Peristiwa ini juga menyangkut legitimasi kekuasaan, konflik politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang (UMKoe), Amir Kiwang, mengatakan pengunduran diri Gibran perlu dibaca melalui perspektif sosiologi politik.
Menurut dia, jabatan wakil presiden bukan hanya posisi administratif. Jabatan tersebut memiliki makna simbolis dan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
"Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi administratif. Di dalamnya ada legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat," kata Kiwang kepada media ini, Sabtu (14/11/2026).
Kiwang menjelaskan, persoalan utama dalam peristiwa ini adalah legitimasi kekuasaan. Ia merujuk pada pemikiran Max Weber tentang otoritas dan legitimasi.
Weber membagi otoritas menjadi tiga bentuk, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Dalam kasus Gibran, Kiwang menyoroti legitimasi legal-rasional. Kekuasaan tidak cukup hanya diperoleh melalui prosedur formal. Proses yang melandasi perolehan jabatan juga harus mendapat penerimaan masyarakat.
Kontroversi mengenai persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran, menurut dia, memperlihatkan persoalan tersebut.
"Memperoleh jabatan melalui prosedur formal tidak otomatis berarti mendapat penerimaan sosial," ujarnya.
Kiwang membedakan legitimasi kekuasaan dalam dua dimensi. Pertama, legitimasi formal yang bersumber dari hukum dan prosedur. Kedua, legitimasi sosial yang bertumpu pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat.
Selain legitimasi, Kiwang melihat pengunduran diri Gibran sebagai bagian dari dinamika konflik politik.
Melalui teori konflik, ia menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dengan kepentingan dan akses kekuasaan yang berbeda.
Dalam konteks ini, terdapat kelompok pendukung pemerintah yang menginginkan stabilitas politik. Ada pula kelompok kritis yang mempertanyakan legitimasi dan proses pencalonan Gibran.
Kelompok politik di parlemen juga memiliki kepentingan dan posisi berbeda. Sementara masyarakat sipil menuntut transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.
Kiwang menegaskan, konflik tersebut bukan semata-mata persoalan antarindividu. Persoalannya menyangkut perebutan dan pemertahanan kekuasaan, termasuk bagaimana institusi mengawasi pejabat publik.
"Konflik ini bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dikontrol," jelasnya.
Ia juga menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Dalam perspektif ini, jabatan wakil presiden merupakan posisi yang memiliki otoritas struktural.
Karena itu, persoalan di sekitar jabatan tersebut dapat memicu konflik antarkelompok dengan kepentingan berbeda.
Pengunduran diri dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian konflik melalui mekanisme institusional. Namun, langkah itu tidak otomatis mengakhiri konflik kepentingan yang melatarbelakanginya.
"Pengunduran diri bisa menjadi jalan penyelesaian konflik melalui institusi, tetapi tidak berarti seluruh persoalan selesai," katanya.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada 12 November 2026. Dalam suratnya, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus pengunduran diri.
Keputusan itu berlangsung di tengah kontroversi persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran. Situasi tersebut juga diikuti dorongan sejumlah anggota DPR untuk memulai proses yang dapat berujung pada pemakzulan.
Kiwang menilai, pengunduran diri Gibran berpotensi membawa dampak politik yang lebih luas. Persoalannya tidak hanya menyangkut pergantian wakil presiden.
Dinamika tersebut juga berkaitan dengan hubungan politik Prabowo Subianto dan Joko Widodo, stabilitas koalisi pemerintahan, serta legitimasi politik hasil Pemilu 2024.
"Persoalannya bukan sekadar siapa yang menggantikan Wakil Presiden. Ada dampak terhadap hubungan politik, stabilitas pemerintahan, dan legitimasi hasil Pemilu 2024," tutup Kiwang.*(N)


Posting Komentar