Dari Polda hingga Rumah Jabatan Disegel, ARAAB Desak Polda NTT Segera Periksa Yosef Lede
![]() |
| Koordinator Umum ARAAB, Feliksius Jewa Dawi (Jas Merah). |
Proletar.id, Kupang - Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terkait penanganan laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.
Dalam aksi demonstrasi di depan Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026), ARAAB mendesak kepolisian segera memeriksa Yosef Lede, mengusut perkara secara transparan, serta menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) apabila unsur pidananya terpenuhi.
Koordinator Umum ARAAB, Feliksius Jewa Dawi, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
“Jabatan adalah amanah, bukan kekebalan hukum. Tidak boleh ada satu pun orang yang merasa kebal hukum. Kami ingin hukum benar-benar bekerja secara adil tanpa memandang jabatan, status sosial, maupun kekuatan politik seseorang,” tegas Feliksius.
Dalam pertemuan dengan massa aksi, Kapolda NTT menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara tersebut tanpa intervensi pihak mana pun.
Kapolda juga menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa lima orang saksi. Sementara pemanggilan Bupati Kupang dijadwalkan pada Rabu (18/11/2026), dengan tetap menunggu surat perintah dari Kementerian Dalam Negeri.
Menanggapi penjelasan tersebut, ARAAB meminta Polda NTT tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi segera meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Selain itu, mereka mendesak penyidik mengamankan dan memastikan keabsahan dokumen hasil visum sebagai bagian dari pembuktian perkara.
ARAAB juga meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 15 UU TPKS apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Mereka turut menuntut agar hak korban atas restitusi dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tak hanya menyasar kepolisian, ARAAB juga meminta pemerintah pusat dan instansi berwenang mengevaluasi kedudukan Yosef Lede selama proses hukum berlangsung, termasuk mempertimbangkan langkah administratif sesuai aturan yang berlaku.
Bahkan, ARAAB menilai Bupati Kupang sepatutnya mempertimbangkan untuk menanggalkan sementara aktivitas publiknya sebagai kepala daerah sampai persoalan hukum tersebut memperoleh kejelasan.
Sebagai bentuk tekanan politik, ARAAB juga melakukan penyegelan Rumah Jabatan Bupati Kupang pada Senin malam. Menurut Feliksius, rumah jabatan merupakan fasilitas negara yang melekat pada jabatan publik sehingga situasi yang sedang dihadapi kepala daerah harus menjadi perhatian serius.
Bagi ARAAB, penanganan perkara ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan menyangkut perlindungan hak korban, kesetaraan di hadapan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
“Kekuasaan boleh tinggi, tetapi hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Kawal kasusnya, lindungi korbannya, tegakkan keadilannya!” tutup Feliksius.***


Posting Komentar