Kuasa Hukum AK Sebut Keluarga Korban Cabut Pengaduan, Kesepakatan Kekeluargaan Tercapai
![]() |
| Kuasa hukum pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) berinisial AK, Fransisco Bessi.(Foto_Melki) |
Proletar.id, Kupang - Kuasa hukum pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) berinisial AK, Fransisco Bessi, mengungkapkan bahwa pihak keluarga korban dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang di lingkungan Kantor Gubernur NTT telah mencapai kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan dengan kliennya.
Fransisco mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai pada 12 November 2026 setelah kedua pihak melakukan pembicaraan terkait persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Sejak tanggal 12 November 2026 yang lalu sudah terjadi kesepakatan antara keluarga korban dan klien saya AK. Persoalan ini telah selesai,” ujar Fransisco kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, keluarga korban telah menyampaikan surat pencabutan pengaduan secara tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi NTT.
Menurut Fransisco, surat tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak keluarga dan turut ditembuskan kepada Gubernur NTT Melki Laka Lena serta Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.
“Surat pencabutan pengaduan itu sudah disampaikan oleh pihak keluarga secara resmi. Bahkan, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” jelasnya.
Mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut, Fransisco mengaku belum mengetahui adanya laporan kepolisian yang melibatkan kliennya hingga Senin (16/11/2026).
“Sepengetahuan saya sampai dengan hari ini tidak ada laporan kepolisian, baik di Polda NTT maupun di Polresta Kupang Kota,” ungkapnya.
Ia menuturkan, pengaduan yang diketahuinya selama ini disampaikan melalui jalur kedinasan, yakni kepada UPTD PPA Provinsi NTT. Karena itu, pihaknya mengetahui proses pengaduan melalui lembaga tersebut, termasuk surat tertulis mengenai pencabutan pengaduan yang disebut telah disampaikan keluarga korban.
Dalam kesempatan itu, Fransisco juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemberitaan mengenai persoalan tersebut yang telah beredar dan mendapat perhatian publik.
“Atas nama kuasa hukum mewakili klien saya, Pak AK, memohon maaf jika dalam pemberitaan-pemberitaan itu yang sudah seperti kita ketahui bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Fransisco berpandangan terdapat dua persoalan berbeda yang pemberitaannya dinilai saling beririsan. Ia meminta agar kedua persoalan tersebut dipahami secara terpisah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Fransisco menegaskan, pihaknya memiliki dokumen terkait kesepakatan antara kliennya dan keluarga korban, termasuk surat pencabutan pengaduan yang disampaikan kepada UPTD PPA Provinsi NTT.***


Posting Komentar