Mahasiswa Desak Bupati Kupang Dijerat UU TPKS, Kapolda Bentuk Tim Khusus
![]() |
| Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, Saat menemui massa aksi, Senin 16/11/2026. |
Proletar.id, Kupang - Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARRAB) mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi nasional, organisasi daerah, dan organisasi intra kampus di Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan kepada Polda NTT sebagai bentuk desakan agar penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Mereka meminta penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menangani perkara tersebut.
Selain itu, massa mendesak polisi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, memanggil dan memeriksa Bupati Kupang, serta memasang garis polisi (police line) di rumah jabatan Bupati Kupang.
Dua tuntutan lainnya yakni meminta Polda NTT menangani perkara secara transparan dan segera mengamankan surat hasil visum et repertum sebagai bagian dari kepentingan pembuktian.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, yang menemui massa aksi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan mahasiswa terhadap penanganan perkara itu.
"Saya tidak merasa ini sebagai tekanan buat kami, tapi saya merasa sebagai dukungan pada Polda Nusa Tenggara Timur untuk meluruskan kasus ini sesuai aturan yang berlaku," ujar Reza.
Ia menegaskan, sejak laporan diterima, dirinya tidak pernah mendapatkan intervensi yang bertujuan menghambat atau menghalangi proses penanganan perkara.
Sebaliknya, menurut Reza, dirinya justru mendapatkan perintah dan dukungan agar kasus tersebut ditangani secara profesional berdasarkan ketentuan hukum.
"Kenapa kita ikuti aturan yang berlaku? Supaya kasus ini tidak gagal, sampai pada tujuannya, memenjarakan orang yang bersalah," tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan institusi, Reza mengungkapkan bahwa Polda NTT telah membentuk tim khusus untuk memperkuat penanganan perkara tersebut.
Tim itu dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO), dengan melibatkan unsur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Polda NTT juga menambah personel penyidik guna mempercepat pemeriksaan, pendalaman alat bukti, serta penyelesaian administrasi perkara.
"Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar," jelas Reza.
Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa percepatan penanganan perkara tidak boleh mengorbankan ketelitian dan prosedur hukum.
Menurutnya, seluruh tahapan harus dilalui secara cermat agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan dalam proses pembuktian maupun persidangan.
"Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang," tambahnya.***


Posting Komentar