PWYP Indonesia Angkat Persoalan Keadilan Gender dan Partisipasi Warga dalam Transisi Energi NTT
![]() |
| Sejumlah narasumber memaparkan isu ketimpangan gender dan konflik ruang hidup pada transisi energi di NTT dalam forum PWYP Indonesia di Hotel Aston Kupang, Kamis (12/11/2026). |
Proletar.id, Kupang - Transisi energi tidak otomatis menghadirkan keadilan. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pengembangan energi terbarukan masih menghadapi persoalan ketimpangan gender, konflik ruang hidup, dan minimnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
Persoalan ini dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas membahas keadilan gender serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Flobamoratas, Linda Tagie, mengingatkan bahwa energi terbarukan tidak otomatis berkeadilan hanya karena sumbernya dianggap bersih.
Menurut dia, persoalan utamanya adalah siapa yang menentukan lokasi proyek, menguasai teknologi, menikmati manfaat, dan menanggung risikonya.
Ia menilai perempuan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek dalam kebijakan energi. Padahal, perempuan, terutama di tingkat akar rumput, berhadapan langsung dengan persoalan air, pangan, energi, dan dampak perubahan iklim.
Kondisi ini berkaitan dengan sistem patriarki yang membebankan kerja domestik kepada perempuan. Beban tersebut membatasi kesempatan mereka mengakses pendidikan, meningkatkan kapasitas, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Linda mengatakan, perempuan petani, nelayan, dan ibu rumah tangga di tingkat akar rumput hanya sedikit menyumbang emisi. Namun, mereka menanggung dampak perubahan iklim yang besar.
Karena itu, perempuan tidak boleh sekadar menjadi sasaran sosialisasi atau penerima manfaat proyek.
"Yang perempuan butuhkan bukan sekadar energi baru terbarukan, tetapi energi baru terbarukan yang berkeadilan gender," ujarnya.
Linda mencontohkan pengembangan panas bumi di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, dan Atadei, Kabupaten Lembata.
Di Poco Leok, rencana pengembangan proyek panas bumi berhadapan dengan penolakan sebagian masyarakat adat. Linda menyebut terdapat 14 kampung adat. Empat kampung menerima proyek, sedangkan 10 lainnya menolak.
Menurut dia, pemerintah harus mendengar sikap masyarakat tersebut. Penolakan warga tidak boleh diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
Ia juga mempertanyakan minimnya keterlibatan perempuan dalam sosialisasi dan penentuan lokasi proyek.
"Apakah perempuan dan masyarakat adat dilibatkan sejak perencanaan?" katanya.
Bagi Linda, partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran warga dalam pertemuan. Masyarakat harus memperoleh informasi terbuka, menyampaikan keberatan, dan ikut menentukan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.
Di Atadei, Linda menyoroti keberadaan Inakar, yang dikenal sebagai dapur alam. Tempat ini menjadi bagian dari ruang hidup dan pengetahuan lokal perempuan.
Perempuan setempat memanfaatkan panas bumi alami untuk memasak. Mereka cukup meletakkan periuk tanah berisi air di area tersebut hingga air mendidih.
Linda mempertanyakan keberlanjutan akses masyarakat terhadap dapur alam itu jika proyek panas bumi dikembangkan.
"Apakah mereka masih tetap berdaulat atau justru tercerabut dari ruang hidup mereka?" ujarnya.
Ia mengingatkan, proyek energi tidak boleh merampas akses masyarakat terhadap tanah, air, pangan, dan sumber penghidupan.
Direktur CIS Timor, Haris Oematan, menceritakan pengalaman perempuan di Sumba Barat Daya yang setiap hari menghadapi persoalan air dan energi.
Dalam sebuah diskusi komunitas, perempuan menyampaikan keinginan sederhana. Mereka ingin memperoleh air melalui keran tanpa harus berjalan jauh dan memikulnya setiap hari.
Mereka juga ingin terbebas dari asap kayu bakar yang setiap hari memenuhi ruang memasak.
Bagi Haris, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan energi berkaitan langsung dengan beban kerja domestik, kesehatan, akses air, dan waktu perempuan.
Namun, perempuan masih menghadapi keterbatasan pendidikan dan pengetahuan untuk terlibat dalam pembicaraan kebijakan energi.
Karena itu, CIS Timor memperkuat pengorganisasian perempuan dan laki-laki melalui pendidikan literasi. Kegiatannya mencakup kemampuan membaca, berhitung, serta pemahaman tentang perubahan iklim, energi, dan bencana.
Haris mengatakan, pendidikan dasar penting agar perempuan dapat memahami persoalan energi dan memperjuangkan kebutuhan mereka.
CIS Timor juga mendorong penggunaan tungku hemat energi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kayu bakar.
Haris mengajak perempuan memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan jalur aspirasi masyarakat.
"Jangan pakai alasan pemangkasan juga untuk hal ini," katanya, merujuk pada keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan alasan untuk menunda program masyarakat.
Ketua Analisis Mitigasi dan Sektor Energi Pokja Perubahan Iklim Pemerintah Provinsi NTT, Sherley Wila Huki, menjelaskan upaya memasukkan prinsip GEDSI dalam revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Penyusunan dokumen tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Masukan mereka digunakan untuk memperkuat akses kelompok rentan dalam pembangunan energi.
Sherley menyebut hasil pemodelan revisi RUED menunjukkan sektor energi menghasilkan sekitar 3,4 juta ton CO2 ekuivalen emisi gas rumah kaca di NTT.
Sektor rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar. Penggunaan kayu bakar menjadi faktor penting dalam perhitungan tersebut.
Sherley mengingatkan agar temuan itu tidak menjadi alasan untuk menyalahkan perempuan.
"Karena energi melekat dengan kebutuhan domestik, penanggung jawab mulai dari penentuan penggunaan energi, berapa lama, dan berapa besar biayanya, pasti perempuan," ujarnya.
Menurut dia, transisi energi di NTT harus berlandaskan keadilan. Pengembangan energi terbarukan juga memiliki risiko, seperti alih fungsi lahan, penggusuran permukiman dan wilayah adat, konflik pemanfaatan lahan, serta terbatasnya akses kelompok rentan.
Ia mencontohkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang membutuhkan lahan luas. Karena itu, pengembangan energi terbarukan harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.
Dalam revisi RUED, pemerintah memasukkan indikator kegiatan yang responsif terhadap GEDSI. Salah satunya melalui penyediaan data terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sherley mengatakan, kelompok penyandang disabilitas juga mengusulkan layanan pengaduan khusus dan peningkatan kapasitas penggunaan teknologi energi terbarukan.
Mereka ingin memperoleh kesempatan bekerja dalam sektor pekerjaan hijau atau green jobs. Mereka juga meminta dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan desain teknologi agar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Sherley berharap revisi RUED Provinsi NTT dapat ditetapkan melalui peraturan daerah pada 2027.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Sulastri H. I. Rasyid, menilai pelibatan masyarakat harus memiliki bentuk dan mekanisme yang jelas.
Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 yang telah memuat aspek pelibatan masyarakat dalam kebijakan energi.
Namun, menurut dia, pelibatan itu perlu diperjelas hingga tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Sulastri meminta pengalaman komunitas dan organisasi masyarakat sipil menjadi bahan untuk merumuskan mekanisme partisipasi warga.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapat informasi tentang rencana proyek, memahami dampaknya, dan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat.
"Jangan sampai kita membuat persepsi sendiri, ternyata tidak cocok dengan apa yang dimaksud masyarakat," ujarnya.
Ia mengusulkan penyusunan contoh kasus sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengawal partisipasi masyarakat di lokasi proyek.
Sementara itu, anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Surono, DEA, IPU, mengingatkan agar pembangunan energi tidak hanya berorientasi pada kapasitas pembangkit.
Menurut dia, perencanaan energi harus memperhitungkan kehidupan masyarakat, kondisi lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Ia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang dapat memindahkan warga akibat pembangunan waduk. Pemerintah tidak cukup menghitung kapasitas listrik, tetapi juga harus memikirkan kehidupan masyarakat setelah kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Surono juga mendorong pendidikan publik tentang energi panas bumi. Masyarakat perlu belajar langsung dari daerah yang telah mengembangkan teknologi tersebut.
Dengan begitu, mereka dapat memahami manfaat dan risikonya, termasuk persoalan air, lingkungan, dan tanah adat.
Ia menilai perempuan harus dilibatkan karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kebutuhan keluarga, terutama air dan energi.
"Perempuan lebih peduli hal-hal kecil tentang keselamatan keluarga," ujarnya.***


Posting Komentar