SAKSIMINOR: Jangan Biarkan Kekuasaan Membungkam Korban Dugaan Kekerasan Seksual
![]() |
| Konferensi pers SAKSIMINOR di Kantor LBH APIK NTT, Selasa (17/11/2026) sore. (Melki_Proletar.id) |
Proletar.id, Kupang - Tawaran pekerjaan yang seharusnya menjadi peluang untuk memperbaiki kehidupan justru diduga menjadi awal dari peristiwa kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang. Dugaan tersebut mendapat perhatian serius dari Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan (SAKSIMINOR).
Dalam konferensi pers di Kantor LBH APIK NTT, Selasa (17/11/2026) sore, jaringan organisasi perempuan dan masyarakat sipil itu mendesak Polda NTT mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk dugaan penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa terhadap korban.
Berdasarkan penelusuran SAKSIMINOR, korban diduga dibawa ke Rumah Jabatan Bupati dengan alasan memperoleh pekerjaan. Namun, di lokasi tersebut korban disebut mengalami pemaksaan tindakan seksual meskipun telah menolak dan berusaha meninggalkan tempat kejadian.
Setelah peristiwa itu, muncul dugaan pemberian uang sebesar Rp3 juta dan tawaran pekerjaan sebagai asisten pribadi. SAKSIMINOR menilai kedua hal tersebut perlu didalami penyidik karena diduga berkaitan dengan upaya memanfaatkan kondisi korban.
Jaringan ini juga menemukan dugaan keterlibatan pihak lain yang membawa korban ke lokasi, menghalanginya ketika hendak pergi, serta berada di sekitar tempat kejadian.
“Peran dan pertanggungjawaban masing-masing pihak harus diusut secara objektif,” tegas SAKSIMINOR.
Menurut mereka, perkara tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Dugaan penggunaan jabatan, janji pekerjaan, dan pemberian materi untuk memanfaatkan kerentanan perempuan harus diungkap secara menyeluruh.
SAKSIMINOR juga mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.
“Tidak ada seorang pun yang berani berada di atas hukum, termasuk seorang bupati sekalipun,” tegas mereka.
Selain mendesak penegakan hukum, SAKSIMINOR menolak segala bentuk penghakiman terhadap korban. Mereka menegaskan bahwa menerima tawaran pekerjaan, datang ke suatu tempat, diam, atau tidak mampu melawan bukan berarti memberikan persetujuan atas tindakan seksual.
Mereka juga menyoroti *freeze response*, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan hingga kesulitan memberikan respons atau perlawanan terhadap situasi yang mengancam.
“Korban tidak boleh dipaksa membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan yang baik, bermoral, atau tidak memiliki kesalahan sebelum mendapatkan keadilan,” demikian pernyataan jaringan tersebut.
SAKSIMINOR mendesak Polda NTT mengusut laporan secara profesional, independen, transparan, dan tanpa intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik.
Penyidik diminta mendalami seluruh tindakan seksual yang dilaporkan korban, termasuk dugaan penetrasi menggunakan jari dan penis, serta menguji penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa.
Kepolisian juga diminta mengamankan rekaman CCTV, rekaman pos penjagaan, komunikasi elektronik, percakapan, riwayat panggilan, hasil visum, dan keterangan saksi.
SAKSIMINOR turut meminta perlindungan bagi korban, keluarga, dan saksi. LPSK, UPTD PPA, serta lembaga layanan korban didesak memastikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, termasuk memperjuangkan hak restitusi serta menjaga kerahasiaan identitas korban.
SAKSIMINOR terdiri dari LBH APIK NTT, YKBH Justitia, LPA NTT, Rumah Perempuan, IMoF NTT, PKBI NTT, KOMPAK, IRGSC, GARAMIN, LOWEWINI, HWDI, Yayasan Cita Masyarakat Madani, HANAF, SABANA Sumba, LBH Surya NTT, Solidaritas Perempuan Flobamoratas, PWI NTT, PIAR NTT, UDN, Rumah Harapan GMIT, JPIC DP, KPAP NTT, PERSANI, SPP Soe, YKPI, GMKI, BEM Nusantara, dan BEM FH Undana.
Jaringan ini mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, dan media untuk menghentikan budaya menyalahkan korban serta bersama-sama mengawal proses hukum hingga tuntas.
Bagi SAKSIMINOR, keadilan harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan dan kekuasaan.***


Posting Komentar